SUDAH DILAPORKAN KE POLRES SUKABUMI Keterlibatan Sejumlah Oknum PNS di Lingkungan Disdik

Sukabumi – Keterlibatan sejumlah oknum PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sudah dilaporkan ke Polres Sukabumi di Palabuhanratu, terkait  kasus dugaan penipuan bermodus APBN-P.  Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan, diminta untuk segera melakukan pembinaan serius terhadap bawahannya, agar kasus serupa tak terulang kembali.

NERACA

Hal itu dilontarkan tiga pentolan LSM di Sukabumi, saat dihubungi Harian Ekonomi NERACA secara terpisah, Rabu (28/9) kemarin. Seperti yang diungkapkan Ketua LSM JAMBE, Bambang Rudianto menilai, selama ini terjadi kelemahan dalam hal pengawasan terhadap PNS. Ini, kata dia, merupakan perhatia serius, karena melibatkan sedikitnya empat orang oknum PNS yang diduga telah melakukan penipuan dengan modus menurunkan proyek APBN-P asal memiliki dana pelicin.

 ”Padahal sebelumnya, banyak PNS yang dipecat di lingkup Pemkab Sukabumi. Tetapi masih ada saja oknum PNS yang mau melakukan dugaan penipuan. Saya rasa, Bupati atau Sekda sudah selayaknya memanggil Kepala Dinas para oknum PNS itu untuk memberikan klarifikasi,” tegas Bambang Rudianto.

 Hal senada diungkapkan Ketua Organiasi Sukabumi Raya, Ust. Asep. Menurut dia,  dengan amat leluasanya,  para oknum PNS tersebut telah melakukan dugaan penipuan dengan modus proyek APBN-P, karena  menilai ada suatu system yang memudahkan melakukan perbuatan tersebut.

 “Logikanya, oknum PNS apalagi dia seorang pendidik,  seyogyanya harus selalu  berada di sekolah. Bukan malah mencari keuntungan dari proyek. Dari hal ini bisa kita nilai bahwa para oknum PNS itu mendapatkan kelulasaan, dan kurang pengawasan baik dari atasannya langsung maupun dari inspktorat, ” tegas dia.

   Meluruskan Persoalan

 Asep berharap, Kepala Dinas dan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi, dapat meluruskan persoalan tersebut. Mengingat kasus ini bisa mencoreng nama baik Kabupaten Sukabumi, “Ini harus segera diluruskan. Apalagi kasusnya spesifik. Pemkab Sukabumi harus mmberikan teguran keras  terhadap Kepala Dinas dan para oknum yang terlibat dalam dugaan penipuan tersebut. Kasihan para korban yang tertipu. Uang mreka hilang dengan harapan sekolahnya mendapatkan proyek bantuan pembangunan fisik dan alat peraga. Ternyata malah tertipu,” jelas dia.

 Sementara itu,  Ketua DPC Peradi, Benyamin Sembiring yang dihubungi secara terpisah  kepada NERACA menyebuitkan, pihaknya sangat berharap agar kasus ini secepatnya ditanangani oleh pihak Polres, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Andry Affandi Cs, serta meminta keterengan dari pihak pelapor guna proses hukum.

 ”Ini kan sudah lama. Kita hargai upaya polisi dalam penangan kasus ini. Harapan kita, polisi bisa   secara cepat  menanganinya, serta Andri Affandinya menghargai kinerja polisi” pungkas Benyamin.

 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Zaenal Mutaqin, berkali-kali dihubungi NERACA terkait bawahannya yang  dilaporkan ke polisi, selalu tidak berhasil. Sementara Andry Affandi, dikabarkan semenjak kasus ini mencuat, dirinya  sudah jarang masuk kantor. Sayangnya, tak satupun anak buahnya di SD tempat Andri Affandi jadi Kepala Sekolah, enggan  memberikan komentar. 

(ron)

DIJANJIKAN DAPAT DANA DARI APBN P 2011 Puluhan Kepsek di Sukabumi Korban Penipuan

Sukabumi-Pepen alias Jupen Kepal, seorang kepala sekolah swasta di Cidahu Kab. Sukabumi terpaksa melaporkan Andry Affandi yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ke Polres Palabuhanrtau. Pasalnya, ia dituding melakukan penipuan dengan modus menurunkan proyek APBN-P senilai Rp 500 juta hingga Rp 700 juta.

NERACA

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, dugaan  penipuan itu bermula ketika 30 kepala sekolah (Kepsek) berkumpul di SMP PGRI  Cibadak, dengan pembicara Akhmad Jajuli pada tahun 2010 silam. Dalam pertemuan itu, Akhmad Jajuli menjadi salahsatu calon wakil bupati.

“Awalnya kita diminta mendukung  Akhmad Jajuli. Beliau pun menjanjikan apabila terpilih akan membantu sekolah untuk mendapatkan dana bantuan dari APBN-P bernilai Rp 500 juta hingga Rp. 700 juta,”ungkap Pepen baru-baru ini.

 Setelah Pilkada usai, dan Akhmad Jajuli terpilih, pertemuan kembali digelar di tempat yang sama. Pada pertemuan ini, Akhmad Jajuli kembali menegaskan bahwa proyek APBN – P itu bisa turun kalau ada dana pelicin.

 Tanpa dikomando, Andri Affandi beserta Yuyu S, Nur Jaya dan Edi Rusnandi membentuk tim. Tim ini kemudian melakukan pemungutan dana dari para kepala sekolah. Pepen menyerahkan dana sebesar Rp 90 juta, ditambah biaya pembuatan proposal dan ongkos-ongkos dengan harapan melancarkan proyek APBN-P tersebut.

 Bukan hanya Pepen saja yang tertipu. Data yang diterima Neraca, sekitar 30 Kepala Sekolah ikut tertipu dengan nilai variatif. Icwatul Iman, Kepala Sekolah dari Kec. Simpenen mengaku tertipu sekitar Rp 3,8 juta ditambah biaya talangan Rp 2 juta sehingga total ia menyerahkan Rp 5,8 juta.

 Selanjutnya, korban yang tertipu iming-iming proyek APBN-P ini adalah Ayi, Kepala MTS di Kecamatan Nyalindung. Ia menyerahkan Rp 10 juta kepada Nur Jaya.

 Bahkan untuk menyakinkan, Pepen diajak Andri menemui Rusmanto yang disebut-sebut sebagai salahsatu pejabat di Kemendiknas RI. Mereka bertemu di salahsatu café di bilangan Atrimum Jakarta, “ Setelah uang disetorkan oleh para kasek, saya diajak oleh Andri Affandi ke Jakarta menemui Rusmanto yang katanya orang penting di Kemendiknas. ” terang Pepen.

 Dari pertemuan itu, lanjut Pepen, dirinya mendapatkan surat dari oknum Kemendiknas itu yakni surat kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alamt Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta.

 “ Surat itu ternyata belakangan kami ketahui hanya untuk menyakinkan saja. Hingga sekarang tak satupun bukti adanya program itu meluncur ke Kabupaten Sukabumi, apalagi ke sekolah,”ungkap dia.

Namun hingga setahun, proyek APBN-P yang diprakarsai oleh Akmad Jajuli itu, ternyata tak turun-turun. Saya dan teman-teman kasek yang menyetorkan uang pun mempertanyakan kembali kepada Andry Affandi Cs. Namun jawabannya berbelit-belit.

Demikian halnya Akhmad Jajuli sebagai orang pertama yang melemparkan proyek APBN-P hanya menjawab akan mengganti kerugian setelah mobilnya laku terjual” papar Pepen seraya mengatakan, kini untuk urusan tersbeut telah meneyrahkan semuanya kepada pengacara Benyamin Sembiring dan Castrio SH.

 Petugas Polres Palabuhanratu, memebrnarkan laporan Pepen, dengan bukti laporan Nomor Polisi STPL/B/206/1v/2011/DAJBR/RES SKI. Diterima informasi, pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan terhadap terlapor, “ Setahu kami sudah tiga kali surat panggilan dilayangkan” sebut polisi yang enggan namanya dikorankan.

 Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli yang dituding sebagai orang pertama yang melemparkan program APBN-P, berkali-kali dihubungi Neraca baik di rumah dinas, kantor dan kediaman pribadinya, tidak berhasil ditemui. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan Neraca tidak dibalas.

 Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi Adjo Sarjono, ketika dikonfirmasi Neraca di Pendopo Negara, mengatakan belum mengatahui ichwal PNS yang dilaporkan kepada Polisi, “ Saya belum tahu ada PNS dilaporkan ke Polisi. Tetapi kalau nanti benar, saya akan minta Inspektorat Daerah (Irda) turun tangan guna melakukan penyelidikan” tegas Adjo.