Back to natural Selamat berkunjung di Blog ini !

Read More

Slide 1 Title Here

Slide 1 Description Here
Read More

Slide 2 Title Here

Slide 2 Description Here
Read More

Slide 3 Title Here

Slide 3 Description Here
Read More

Slide 4 Title Here

Slide 4 Description Here
Read More

Slide 5 Title Here

Slide 5 Description Here

Thursday, June 2, 2011

PROPOSAL PTK


Proposal
Penelitian Tindakan Kelas
Penambahan Media Pembelajaran yang Refresentatif untuk            Meningkatkan Penguasaan Tentang Materi Peta Lingkungan Setempat di SDN 09 Karangtengah (IPS)
Oleh :
ADISTY RIZKI ANDRIYAN
                             (Guru Kelas IV SDN 09 Karangtengah)










SEKOLAH DASAR NEGERI 09 KARANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT
2011


BAB  I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Masalah
Sejarah dalam tulisan atau dokumentasi ini menjadi sarana penting bagi kita dalam mempelajari kemajuan dan kemunduran yang terkandung dalam nernagai peristiwa dimasa lalu. Dengan demikian, pelajaran dari peristiwa masa lalu yang sudah menjadi menyejarah menjadi sangat berguna dalam memaknai hidup yang tengah berjalan demi kemajuan dimasa depan. Tujuan pembelajaran sejarah bukan sekedar transfer of knowledge tetapi juga transfer of value
Nilai fundamental mata pelajaran sejarah terarah pada pencerahan jiwa dalam berbagai aspek seperti memupuk jiwa demokratis dan kemanusiaan, mengembangkan sikap jujur, adil serta kerelaan berkorban serta tidak kalah pentingnya menanamkan dan menumbuhkan jiwa nsionalisme dan patriotism dikalangan generasi muda sehingga sadar dan inyaf untuk mencintai bangsa dan negaranya.
Dilain pihak kondisi objektif menunjukkan hingga kini, pengajaran sejarah mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat SLTA masih kurang mengembirakan. Kondisi ini bukan kasuistik spasial dan temporal tertentu melainkan bersifat universal. I Putu Suwita juga menangkap adanya  kondisi ke kurang menarikan pelajaran sejarah. “Pelajaran sejarah belum dapat perhatian serius sehingga dianggap pelajaran yang membosankan” (Anhar Gong-gong – Editor, 1990 : 113).
Faktor lain justru melibatkan guru sejarah adalah faktor cara mengajar sejarah. Mata pelajaran sejarah diajarkan dengan satu metode andalan ‘ceramah’ atau diskreasi sedikit dengan istilah ‘ceramah bervariasi’. Siswa masih diposisikan sebagai objek dan lebih mengarah pada produk, bukan proses. Akibatnya sejrah identik dengan ceramah, seolah-olah pembelajaran sejarah mentabukan inovasi dalam desain pembelajaran.
 
1.2  Tujuan penelitian
Berdasarkan kajian latar belakang di atas, penulisan melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Disamping itu untuk memperbaiki pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran ini juga ditunjukkan untuk memenuhi tugas Penelitian Tindaka  Kelas (IDIK 4008) pada program S1 PGSD.

1.3  Prosedur Penulisan Laporan
Proposal ini disusun berdasarkan langkah-langkah berikut ini.
a.       Tahap Persiapan
-          Menentukan mata pelajaran dan materi yang akan diteliti
-          Meminta bantuan teman sejawat yang akan membantu mengobservasi kegiatan pembelajaran
b.      Tahap Pelaksanaan
-          Bersama teman sejawat dan supervisor, penulis melakukan diskusi untuk menentukan perangkat yang akan digunakan untuk melakukan observasi
-          Melaksanakan proses pembelajaran
-          Melakukan refleksi, diskusi dengan teman sejawat dan supervisor
-          Melakukan evaluasi dan menentukan langkah berikutnya

1.4  Jumlah Siklus
Jumlah siklus yang dilakukan dalam perbaikan pembelajaran ini terdiri dari 2 siklus, yaitu dengan langkah beriut ini :
Pembelajaran IPS
Pelaksanaan RP           :  14 Februari 2011
Pelaksanaan RPP 1     :  17 Februari 2011
Pelaksanaan RPP 2     :  22 Februari 2011
Kompetensi Dasar       : Membaca peta lingkungan setempat (Kab/Koata/propinsi) dengan menggunakan skala sederhana
Kelas/Semester            :  IV/1
Waktu                         :  2 x 35 menit
Tempat                        :  SDN 09 Karangtengah

1.5  Gambaran Umum Isi Proposal
Penulis berkesimpulan bahwa daya serap siswa masih rendah pada materi pelajaran IPS sehingga harus dicarikan solusinya.
Setelah melakukan diskusi dengan teman sejawat serta melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode bervariasi, penulis melakukan 2 siklus pada mata pelajaran tersebut diatas. Setelah melakukan perbaikan pembelajaran, ternyata daya serap siswa terhadap mata pelajaran IPS ada peningkatan.






















BAB  II
KAJIAN PUSTAKA
Pada bagian terdahulu dikemukakan bahwa proses pengajaran merupakan proses komunikasi anatar sumber pesan dengan penerima pesan. Guru dapat berperan sebagai sumber pesan atau mungkin hanya sebagai pengelola pesan. Sebagai sumber pesan berarti guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan proses komunikasi berjalan lancer, agar pesan yang disampaikan dapat diterima melalui “chanel” khusus yaitu alat0alat indera siswa. Guru perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau hal-hal yang dapat menggagu proses terjadinya komunikasi yaitu dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran. Alat bantu bukan hanya dapat memperlancar proses komunikasi akan tetapi dapat merangsang siswa untuk merospon dengan cepat tentang pesan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu alat bantu yang dapat mendukung proses kelancaran komunikasi antara guru dan siswa dapat dipandang sebagai media pengajaran.
Untuk memahami proses komunikasi serta hubungannya dengan media pengajaran dapat dilihat pola pengajaran dibawah ini :
a.       Kurikulum – Guru/Instruktur – Peserta;
b.      Kurikulum – Guru/Instruktur – Alat Peraga – Peserta;
c.       Kurikulum – Guru/Instruktur – Alat Peraga – Media – Peserta;
d.      Kurikulum – Media – Peserta;
Dengan memperhatikan pla diatas maka media dapat dipandang sebagai alat dan bahan yang digunakan guru/instruktur tau sumber belajar lainnya untuk memudahkan proses belajar siswa. Melalui media siswa dapat memperoleh pesan, memperkuat dan memperluas pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Rossi Breidle (1966:3) yang mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti, radio, televise, buku, Koran, majalah dan sebagainya. Menurut pandangan Rossi alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan deprogram untuk pendidikan maka merupakan media pengajaran.
Namun demikian media bukan hanya berupa alat bantu saja, akan tetapi hal-hal lain yang dapat memungkinkan siswa atau siswi dapat memeperoleh pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Gerlach dan Ely (1980:244) yang menyatakan : “A Medium, Broadly Conceived is any person, material or event that establishes condition which enable the leaner to acquire knowledge, skill and attitude”. Menurut Gerlach secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi dalam pengertian ini media bukan hanya alat pelantara seperti televisi, radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar seperti dokter, mesin dan sebagainya, atau juga berupa kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan merubah sikap siswa dan memilih keterampilan seperti dalam kegiatan darmawisata, demonstrasi dan sebagainya.
Selain pengertian diatas ada juga yang berpendapat bahwa media pengajaran meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware adalah alat-alat yang dapat mengantarkan pesan seperti Over Head Projektor, radio televisi dan sebagainya; atau bahan belajar seperti film, bahan cetatakan transparasi dan sebagainya. Gerlach dan Ely (1975:284) mengemukakan bahwa hardware adalah “The aterials and equipment which store for transmitinstructional stimuli or concent”.
Kemudian yang dimaksud dengan software adalah isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang terdapat pada transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan dalam bentuk bagan, diagram dan sebagainya.
Perolehan pengetahuan siswa digambarkan dalam kerucut pengalaman seperti yang digambarkan oleh Edgar Dale. Pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya disampaikan melalui kata verbal. Hal ini memmungkinkan terjadinya verbalisme, artinya siswa hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam kata tersebut. Hal semacam ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi siswa. Oleh sebab itu sebiaknya diusahakan agar pengalaman siswa menjadi lebih konkrit pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, dilakukan melalui kegiatan yang dapat mendekatkan siswa dengan kondisi yang sebenarnya.
Hal lain, penyampaian informasi hanya melalui bahasa verbal selain dapat menimbulkan verbalisme dan kesalahan perespsi juga gairah siswa untuk menangkap pesan akan semakin kurang, karena siswa kurang diajak berpikir atau menhayati pesan yang akan disampaikan. Padahal untuk memahami sesuatu perlu keterlibatan siswa baik fisik mauun psikis. Umpamanya bagaimana siswa dapat memahami dan menghayati apalagi dapat melakukan hanya dengan mendengarkan saja cerita guru, siswa akan lebih memahami dan menghayati apabila secara langsung terlibat dalam kegitan.
Akan tetapi pada kenyataannya memberikan pengalaman langsung kepada siswa bukan sesuatu yang mudah bukn hanya menyangkut segi perencanaan  dan waktu saja yang dapat menjadi kendala, akan tetapi memang ada pengalaman yang sangat tidak mungkin dipelajari secara langsung oleh siswa. Katakan saja guru ingin memberikan informasi tentang kehidupan dasar laut atau kebudayaan suku terpencil. Guru tida mungkin dapat memberikan pengalaman langsung untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu peranan media diperlukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru dapat mempergunakan fim televisi aatau gambar untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada siswa. Melalui media pengajaran hal yang abstrak bias lebih menjadi konkrit.
Oleh sebab itu secara khusus media pengajaran berfungsi dan berperan untuk :
Berdasarkan fungsi dan peranan diatas, maka penggunaan media didalam proses belajar mengajar memiliki manfaat sebagai berikut (Kemp, 1975:6)
1.      Pengajaran menjadi lebih produktif
Dengan menyediakan berbagai bahan belajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran maka dapat merangsang siswa untuk menggunakan waktu belajar sebaik-baiknya. Selain itu dengan leterlibatan siswa baik secara fisik maupun psikis, maka proses belajar mengajar akan semakin berkualitas, sebab siswa dituntut tidak hanya mendengarkan saja melainkan ikut mencari, menghayati dan memecahkan persoalan. Hal ini berarti dapat memberikan pengalaman baru yang lebih berharga.
2.      Pengajaran menjadi bersifat individual
Disadari walaupun proses belajar mengajar berlangsung secara klasikal, namun pada dasarnya siswa belajar secara individual dan secara kodrat memiliki perbedaan baik minat bakat, maupun kemampuan. Tidak akan ada siswa yang sama persis dalam berbagai hal, sehingga dengan menggunakan media sebagai sumber belajar maka dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan cara dan kecepatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
3.      Pengajaran akan lebih bersifat langsung
Dengan menggunakan media diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru melalui bahasa verbal. Melainkan mengajak siswa secara langsung untuk memahami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Penggunaan media akan dapat menjembatani jurang pemisah antara dunia di dalam kelas dengan dunia di luar kelas. Melalui model atau benda tiruan siswa dapat mempelajari berbagai objek yang terletak jauh dan terlalu besar yang tidak mungkin dibawa langsung kedalam kelas.  






BAB  III
RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN
3.1  Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini meliputi masalah mata pelajaran IPS.

3.1.1        Identifikasi Masalah pada Mata Pelajaran IPS
Berdasarkan dari beberapa kali ulangan, ternyata hanya 2 orang dari 32 siswa kelas IV yang mencapai tingkat penguasaan materi sebesar 70% ke atas.
Berdasarkan refleksi dan diskusi dengan teman sejawat terhadap proses pembelajaran maka, ditemukan suatu kondisi pembelajaran yang kurang kondusif selama proses KBM berlansung siswa tidak termotivasi, penjelasan guru.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk mengidentifikasi kekurangan dari mata pelajaran yang dilaksanakan.
Dari hasil diskusi tersebut terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu :
1)      RP yang disusun kurang sistematis
2)      Soal yang diberikan terlalu rumit, sehingga kedua hal teresbut menyebabkan :
a.       Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran
b.      Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru
c.       Perhatian siswa tidak terpusat pada guru
d.      Rendahnya minat baca pada murid
e.       Siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran

3.2  Analisis Perumusan Masalah
3.2.1        Analisis Masalah
Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat serta supervisor, diketahui bahwa penyebab siswa kurang menguasai materi yang diajarkan adalah :
a.       Rendahnya dorongan atau motivasi instrinsik pada siswa
b.      Kurangnya contoh dan latihan
c.       Kurangnya penggunaan alat peraga secara kongkrit
d.      Metodenya kurang bervariasi

3.2.2        Perumusan Masalah
Dari fakto-faktor penyebab yang terdapat pada analisa masalah diatas, maka yang menjadi fokus perbaikan adalah “Bagaimana menigkatkan penguasaan siswa terhadap materi”

3.3  Rencana perbaikan
Berdasarkan analisis masalah dan perumusan masalah diatas, maka tindakan yang akan penulis lakukan adalah memperbaiki kinerja dan mengimplementasikan peran guru dalam memotivasi siswa dengan cara :
1.      Memperbaiki RP dengan cara :
a.       Guru merancang pemberian motivasi atau bantuan moral kepada siswa yang merasa putus asa karena hasil yang mengecewakan
b.      Guru merancang pelaksanaan belajar yang bervariasi agar tidak membosankan pada siswa
c.       Guru merancang materi belajar yang seimbang antara materi belajar yang mudah dan materi yang susah
d.      Guru merancang penanaman rasa percaya diri, kemandirian dan meningkatkan rasa antusias dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah
e.       Guru merancang pemberian tugas atau latihan secara bertahap sehingga akan memberikan pengalaman siswa dalam belajar
2.      Menyederhanakan bentuk soal
3.      Melaksanakan perbaikan pembelajaran menggunkan RP yang sudah diperbaiki dan soal yang sudah sederhana. Untuk penggunaan RP tersebut penulis mempersiapkan :
a.       RP yang sistematis
b.      Alat peraga yang kongkrit
c.       Metode yang bervariasi





BAB  IV
PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN
4.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Perbaikan Mata Pelajaran IPS
Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di kelas IV SDN 09 karangtengah, dimulai tanggal 14 - 22 Februari  2011.
Jadwal pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran IPS adalah :
Tanggal 14  Februari 2011 Pelaksanaan Rencana pembelajaran (RP)
Tanggal 17 Februari 2011 Pelaksanaan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP I)
Tanggal 22 Februari 2011 Pelaksanaan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP II)
4.2  Prosedur Pelaksanaan perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran IPS
Prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh dalam perbaikan pembelajaran IPS adalah :
1.      Kegiatan pembelajarn dimulai dengan apersepsi,
2.      Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran,
3.      Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang memberikan penjelasan yang harus dilaksanakan,
4.      Siswa melakukan diskusi untuk mengisi lembar kerja yang telah disediakan,
5.      Membimbing dan membantu siswa ketika berdikusi,
6.      Secara bergiliran siswa melaporkan hasil diskusi,
7.      Memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk menanyakan tentang hal-hal yang kurang dipahami,
8.      Pembahasan secara klasikal yang disertai alat peraga,
9.      Menyimpulkan materi pembelajaran,
10.  Memberi tugas pekerjaan rumah dan melaksanakan tes formatif sebagai bahan umpan balik.
Sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa yaitu rendahnya motivasi dan rendahnya penguasaan materi pelajaran IPS oleh siswa, maka yang menjadi fokus perhatian dalam perbaikan pembelajaran IPS adalah menumbuhkan minat baca siswa agar tidak takut bertanya ataupun menjawab pertanyaan.  











BAB  V
KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT
6.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.       Dalam pembelajaran konsentrasi siswa dapat ditinggalkan jika menggunakan metode bervariasi dan penggunaan alat peraga yang menarik.
b.      Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran jika menggunakan alat peraga yang kongkrit.
c.       Keberanian siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan dapat meningkat dengan memberikan kesempatan dan memberikan pujian kepada setiap siswa yang mau mengajukan dan menjawab pertanyaan.
d.      Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok akan meningkatkan jika petunjuk pengerjaan yang jelas dan bimbingan guru.
6.2  Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya keaktifan siswa dalam kelas diantaranya :
a.       Membuat scenario pembelajaran secara sistematik agar dapat memancing minat dan motivasi siswa ketika pembelajaran berlangsung.
b.      Guru selalu memantau dan membimbing siswa ketika proses berlangsung.
c.       Guru selalu member penghargaan kepada siswa yang mau mengajukan dan menjawab pertanyaan.
d.      Guru selalu menggunakan alat peraga yang menarik untuk membantu siswa agar mudah menguasai materi pelajaran.

6.3  Tindak Lanjut
Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui PTK, diharapkan ada kelompok kerja guru untuk membantu, bertukar pikiran dan pengalaman berkelana dengan masalah yang ditemukan dalam pembelajaran dan tugas mengajar sehari-hari, sehingga dapat ditemukan pemecahan dan dapat enemukan model pembelajaran sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut.

6.4  Daftar Pustaka
Supriatna, Nana. (2006). IPS Kelas IV Bandung : Grafindo
Suciati (2002). Belajar dan Pembelajaran 2. Jakarta : Universitas Terbuka.
Wardani. I. GAK. (2007). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Universitas Terbuka
--------------------- (2008). Pemantapan Kemampuan Profesional. Jakarta : Universitas Terbuka
Read More

Monday, May 30, 2011

Marini - Gundah Gulana

Read More

Marini - Gundah Gulana

Read More

Doel Sumbang - Aku

Read More

Doel Sumbang - Aku

Read More

Monday, May 23, 2011

Juwita-doel sumbang

Read More

Sunday, May 22, 2011

AJE GILE - Mogi Darusman...............PDhede Tjiptamas.wmv

Read More

KORUPTOR - MOGI DARUSMAN

Read More

RAYAP-RAYAP - MOGI DARUSMAN

Read More

Friday, May 20, 2011

Doel Sumbang - Aku Tidak Sinting

Read More

Tuesday, May 17, 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang  :
a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Mengingat  :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Pasal  I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:
1.       Ketentuan
2.        Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.  
3.  Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. 
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  
5.  Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.  
6.  Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi  urusan hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di  antara   ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1)  Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
(2)  Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.  
(3)  Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat.
 (4)  AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
a. asas dan ciri Partai Politik;
b.  visi dan misi Partai Politik;
c.  nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
d.  tujuan dan fungsi Partai Politik;
e.  organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
f.  kepengurusan Partai Politik;
g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
h. sistem kaderisasi;
i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
j.  peraturan dan keputusan Partai Politik; 
k.  pendidikan politik; 
l.  keuangan Partai Politik; dan
m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
(5)  Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 


3. Ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1)  Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a.  akta notaris pendirian Partai Politik;
b.  nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dankabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
e.  rekening atas nama Partai Politik. 
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)  Kementerian menerima pendaftaran dan melakukanpenelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluhlima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. 
(3)  Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama        15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)  AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
(2)  Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
(3)  Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. 
(4)  Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.  

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannyadari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis; 
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART. 
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
 (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikanadalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
 (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan  berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukankepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 
(1)  Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
 (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. 
(3)  Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.


9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta  ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29  
(1)  Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a.  anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.  bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d.  bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a)  Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(2)  Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART. 

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. 
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.  
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.



11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33 
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memorikasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1)  Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a.  iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)  Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(3)  Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politikyang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada  ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
a.  pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.  pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuankeuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A
(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)  Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga            Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal
dari:
a.  perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
b.  perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
c.  perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. 
(2)  Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik. 

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39 
(1)  Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan  secara transparan dan akuntabel.
(2)  Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
(3)  Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
a.  laporan realisasi anggaran Partai Politik;
b.  laporan neraca; dan
c.  laporan arus kas.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan            3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51 
(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. 
 (1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
(1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
(1c)  Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan  DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya. 
(2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Dihapus.
(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.




Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
                                                                                       Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
                                Ttd.
PATRIALIS AKBAR
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu SetiawanPENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
I.  UMUM
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.
Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.
Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I
 Angka 1
  Pasal 1
  Cukup jelas.
 Angka 2
  Pasal 2
  Cukup jelas.
 Angka 3
  Pasal 3 
  Ayat (1)
  Cukup jelas.
  Ayat (2)
  Huruf a
  Cukup jelas.
  Huruf b
Yang dimaksud dengan ”mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain” adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.


  Huruf c
Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.
  Huruf d
Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.
  Huruf e
   Cukup jelas.
 Angka 4
  Pasal 4
  Ayat (1) 
Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja sama dengan instansi terkait.
  Ayat (2)
  Cukup jelas.
  Ayat (3)
  Cukup jelas.
  Ayat (4)
  Cukup jelas.
Angka 5
  Pasal 5 
  Cukup jelas.
 Angka 6
  Pasal 16 
  Cukup jelas.
 Angka 7
  Pasal 19 
  Cukup jelas.
 Angka 8
  Pasal 23
  Cukup jelas.
 Angka 9
  Pasal 29
  Cukup jelas.
 Angka 10
  Pasal 32
  Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota  Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusanPartai Politik.
  Ayat (2)
Cukup jelas.
  Ayat (3)
Cukup jelas.
  Ayat (4)
Cukup jelas.
  Ayat (5)
   Cukup jelas.
 Angka 11
  Pasal 33
  Cukup jelas.
 Angka 12
  Pasal 34
  Cukup jelas.
 Angka 13
  Pasal 34A
  Cukup jelas.
 Angka 14
  Pasal 35
  Cukup jelas.
 Angka 15
  Pasal 39
  Ayat (1)
  Cukup jelas.
  Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa.
Ayat (3)
 Cukup jelas.
 
Angka 16
  Pasal 45
  Cukup jelas.
 Angka 17
  Pasal 47
  Cukup jelas.
 Angka 18
  Pasal 51
  Cukup jelas.
Pasal II
 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5189
Read More

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest

Abaut

http://wwwroges-ade.blogspot.com, between the and tags
  • About
  • http://wwwroges-ade.blogspot.com, between the and tags

    Popular Posts

    BTemplates.com

    Blogroll

    script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

    About

    script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

    Copyright © Roghes Family | Powered by Blogger
    Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com